; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Minta Perkuat Peran BPOM, Apoteker Indonesia: Supaya Bisa Tangani Kompleksitas Masalah
loading...
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memiliki peran penting dalam memberikan garansi perlindungan kepada masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang mengancam kesehatan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memiliki peran penting dalam memberikan garansi perlindungan kepada masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang mengancam kesehatan.
Namun, BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah, masih membutuhkan sejumlah penguatan di beberapa aspek yang menjadi tanggung jawab terhadap masyarakat.
Ikatan Apoteker Indonesia Prof. Dr. apt. Keri Lestari, M. Si menyatakan kelembagaan BPOM saat ini kurang mumpuni untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan juga tantangan kesehatan dan kefarmasian yang terjadi saat ini.
"Size BPOM harus diperkuat supaya bisa menangani kompleksitas masalah yang terjadi," ucapnya dalam dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" yang diselenggarakan Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Achmad Yani secara hybrid, Rabu (5/4/2023).
Sejumlah tantangan yang dimaksudnya itu antara lain tingginya jumlah produk ilegal ataupun palsu yang beredar di pasar tidak memadai untuk diawasi secara menyeluruh oleh SDM BPOM yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan SDM dan sumber daya teknologi BPOM itu pula yang dapat menghambat realisasi kemandirian farmasi.
"Indonesia kaya akan sumber daya alam yang jika dikembangkan dapat menjadi inovasi mewujudkan kemandirian farmasi. BPOM harus bisa hadir dan memfasilitasi pengembangan riset yang dilakukan demi memperlihatkan keberpihakan untuk kemandirian farmasi," katanya.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Dra. apt. Togi Junice Hutadjulu, MHA mengatakan BPOM perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam pengawasan obat dan makanan.
Sehingga berdasarkan benchmarking diharapkan kelembagaan BPOM menjadi lembaga yang independent dan memiliki pengaruh dalam memberikan jaminan produk yang aman, berkualitas dan bermanfaat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Namun, BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah, masih membutuhkan sejumlah penguatan di beberapa aspek yang menjadi tanggung jawab terhadap masyarakat.
Ikatan Apoteker Indonesia Prof. Dr. apt. Keri Lestari, M. Si menyatakan kelembagaan BPOM saat ini kurang mumpuni untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan juga tantangan kesehatan dan kefarmasian yang terjadi saat ini.
"Size BPOM harus diperkuat supaya bisa menangani kompleksitas masalah yang terjadi," ucapnya dalam dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" yang diselenggarakan Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Achmad Yani secara hybrid, Rabu (5/4/2023).
Sejumlah tantangan yang dimaksudnya itu antara lain tingginya jumlah produk ilegal ataupun palsu yang beredar di pasar tidak memadai untuk diawasi secara menyeluruh oleh SDM BPOM yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan SDM dan sumber daya teknologi BPOM itu pula yang dapat menghambat realisasi kemandirian farmasi.
"Indonesia kaya akan sumber daya alam yang jika dikembangkan dapat menjadi inovasi mewujudkan kemandirian farmasi. BPOM harus bisa hadir dan memfasilitasi pengembangan riset yang dilakukan demi memperlihatkan keberpihakan untuk kemandirian farmasi," katanya.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Dra. apt. Togi Junice Hutadjulu, MHA mengatakan BPOM perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam pengawasan obat dan makanan.
Sehingga berdasarkan benchmarking diharapkan kelembagaan BPOM menjadi lembaga yang independent dan memiliki pengaruh dalam memberikan jaminan produk yang aman, berkualitas dan bermanfaat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Baca Juga
Explore More